Sultan Hamid II dan Kisah di Balik Garuda Pancasila
Gambar. Sultan Hamid II dari Pontianak dalam seragam militernya. Sosoknya menjadi salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah Indonesia pascakemerdekaan. Sumber. commons.wikimedia.org
Setiap hari kita melihat burung Garuda berdiri gagah di ruang kelas, kantor pemerintahan, dokumen negara, hingga uang dan berbagai atribut resmi Republik Indonesia. Di dadanya terdapat perisai dengan lima simbol Pancasila, sementara kedua cakarnya mencengkeram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika.
Namun, tidak banyak orang mengetahui bahwa di balik lambang negara tersebut terdapat seorang bangsawan dari Pontianak bernama Syarif Abdul Hamid Alkadrie, yang kemudian dikenal sebagai Sultan Hamid II.
Namanya tidak sesederhana lambang yang ia rancang. Dalam sejarah Indonesia, Sultan Hamid II merupakan tokoh yang berada di persimpangan antara kerajaan lokal, militer kolonial, federalisme, diplomasi, dan pembentukan negara Indonesia pascakemerdekaan.
Ia memimpin delegasi BFO dalam Konferensi Meja Bundar, menjadi Menteri Negara dalam Republik Indonesia Serikat, dan berperan penting dalam lahirnya desain Garuda sebagai lambang negara. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan juga mencatat bahwa desain Garuda pertama yang diajukan kepada pemerintah RIS merupakan karya Sultan Hamid II dan kemudian mengalami sejumlah penyempurnaan.
Namun beberapa bulan setelah lambang itu diperkenalkan, namanya terseret dalam pergolakan politik dan kasus APRA.
Lalu, siapa sebenarnya Sultan Hamid II? Apakah ia seorang pahlawan, pengkhianat, atau tokoh yang jauh lebih kompleks daripada dua label tersebut?
1. Siapa Sultan Hamid II?
Gambar. Sultan Hamid II dalam busana kerajaan. Ia merupakan Sultan Pontianak yang memainkan peran politik penting pada masa transisi Indonesia menuju negara berdaulat. Sumber. https://thenafi.wordpress.com
Sultan Hamid II lahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie pada 12 Juli 1913 di Pontianak. Ia merupakan putra sulung Sultan Syarif Muhammad Alkadrie, Sultan Pontianak ke-6.
Ia kemudian menjadi Sultan Pontianak ke-7 pada 1945. Masa pemerintahannya berlangsung ketika Indonesia sedang mengalami perubahan politik yang sangat besar. Jepang baru saja menyerah, Republik Indonesia diproklamasikan, Belanda kembali, dan berbagai bentuk pemerintahan federal muncul di sejumlah wilayah.
Berbeda dengan banyak tokoh nasional yang berjuang terutama melalui organisasi politik Republik, perjalanan Sultan Hamid II sangat dipengaruhi oleh latar belakangnya sebagai bangsawan dan pengalaman militernya.
Ia memperoleh pendidikan militer di Belanda dan kemudian berkarier dalam Koninklijk Nederlands Indisch Leger atau KNIL. Latar belakang inilah yang kelak memengaruhi posisi politiknya setelah Indonesia merdeka.
Sultan Hamid II mendukung gagasan Indonesia berbentuk federal. Sikap tersebut harus dipahami dalam konteks politik Indonesia akhir 1940-an, ketika bentuk negara Indonesia sendiri masih menjadi persoalan yang diperdebatkan.
2. Sultan Hamid II dan Politik Federalisme
Setelah Proklamasi 1945, persoalan Indonesia bukan hanya bagaimana mempertahankan kemerdekaan dari Belanda.
Ada pertanyaan yang lebih besar:
Indonesia akan dibangun sebagai negara kesatuan atau negara federal?
Belanda mendorong pembentukan negara-negara bagian dalam upaya membangun struktur federal. Di sisi lain, Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta mempertahankan gagasan negara republik yang kemudian berkembang menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sultan Hamid II berada di kubu federalis.
Ia menjadi salah satu tokoh penting dalam Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), organisasi yang menghimpun negara-negara federal bentukan atau pendukung struktur federal Indonesia.
Dalam proses menuju penyelesaian konflik Indonesia-Belanda, posisi BFO menjadi penting.
Bahkan, dalam Konferensi Inter-Indonesia tahun 1949, BFO dan Republik Indonesia membahas sejumlah persoalan mengenai bentuk negara Indonesia yang akan dibentuk setelah penyerahan kedaulatan. Kamus Sejarah Indonesia yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat peran Sultan Hamid II sebagai ketua BFO dalam proses tersebut.
Di sinilah posisi Sultan Hamid II menjadi menarik.
Ia bukan sekadar tokoh yang berhadapan dengan Republik. Ia juga menjadi bagian dari proses politik yang akhirnya membawa Indonesia menuju pengakuan kedaulatan.
3. Memimpin Delegasi BFO dalam Konferensi Meja Bundar
Gambar. Sultan Hamid II dan Mohammad Hatta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, 1949. Sumber. https://www.nationaalarchief.nl/
Pada 1949, perjuangan Indonesia memasuki fase diplomasi yang menentukan.
Konferensi Meja Bundar (KMB) diselenggarakan di Den Haag pada 23 Agustus hingga 2 November 1949.
Ada tiga kekuatan utama yang terlibat: Republik Indonesia, BFO, dan Belanda.
Delegasi Republik Indonesia dipimpin Mohammad Hatta, sedangkan delegasi BFO dipimpin Sultan Hamid II. Jumlah delegasi BFO yang dipimpinnya berjumlah sekitar 70 anggota dengan beberapa penasihat Belanda.
KMB akhirnya menghasilkan kesepakatan bahwa Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949.
Pada 27 Desember 1949, penyerahan kedaulatan berlangsung dan Republik Indonesia Serikat berdiri sebagai negara federal.
Sultan Hamid II kemudian masuk ke dalam pemerintahan RIS sebagai Menteri Negara.
Namun, negara federal itu tidak bertahan lama.
Di berbagai daerah muncul tuntutan agar negara-negara bagian bergabung dengan Republik Indonesia. Proses politik tersebut akhirnya membawa RIS menuju pembubaran dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada 17 Agustus 1950.
Bagi Sultan Hamid II, perubahan tersebut merupakan kekalahan politik bagi gagasan federal yang ia perjuangkan.
Tetapi pada saat yang hampir bersamaan, ia meninggalkan warisan yang justru bertahan hingga sekarang yaitu Garuda Pancasila.
4. Bagaimana Sultan Hamid II Merancang Garuda Pancasila?
Gambar. Rancangan awal lambang negara yang dikaitkan dengan Sultan Hamid II kemudian mengalami sejumlah penyempurnaan sebelum menjadi Garuda Pancasila seperti yang dikenal sekarang. Sumber. https://samudrafakta.com/
Inilah bagian yang membuat nama Sultan Hamid II tetap dikenal luas oleh masyarakat Indonesia.
Setelah pembentukan RIS, pemerintah membutuhkan lambang negara.
Sultan Hamid II kemudian mengajukan rancangan lambang berbentuk burung Garuda.
Inspirasi burung Garuda bukan muncul secara tiba-tiba. Rancangan tersebut terinspirasi antara lain dari arca Garuda Wisnu yang berkaitan dengan tradisi seni dan kebudayaan Jawa kuno.
Rancangan awal Sultan Hamid II belum sama dengan Garuda Pancasila yang kita kenal sekarang.
Desain tersebut mengalami beberapa perubahan.
Rancangan awal menampilkan Garuda dengan perisai dan sejumlah simbol yang berbeda dari lambang negara saat ini. Soekarno memberikan masukan mengenai penyempurnaan desain, termasuk penempatan simbol-simbol Pancasila dan posisi Garuda.
Proses penyempurnaan kemudian melibatkan pula pelukis Dullah.
Salah satu perubahan penting adalah bentuk kepala Garuda dan posisi cakar. Sultan Hamid II juga berperan dalam penyelarasan warna dan proporsi lambang.
Dengan demikian, Garuda Pancasila yang kita kenal sekarang bukanlah gambar yang muncul dalam satu kali proses desain.
Ia merupakan hasil proses perancangan dan penyempurnaan yang melibatkan Sultan Hamid II, Soekarno, Dullah, serta berbagai masukan pemerintah pada masa itu.
5. Dari Garuda RIS Menjadi Garuda Pancasila
Pada tahap awal, lambang tersebut berkaitan dengan Republik Indonesia Serikat.
Namun, setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, lambang tersebut mengalami penyesuaian dan kemudian menjadi lambang negara Republik Indonesia.
Salah satu unsur paling penting yang kita kenal sekarang adalah pita bertuliskan:
Bhinneka Tunggal Ika.
Kalimat yang berarti kurang lebih berbeda-beda tetapi tetap satu tersebut memiliki akar kuat dalam tradisi sastra Jawa Kuno.
Dengan Garuda sebagai figur utama dan lima simbol Pancasila pada perisai, lambang negara akhirnya menjadi representasi visual dari identitas Indonesia.
Menariknya, orang yang berada di balik rancangan awal lambang tersebut justru kemudian mengalami kejatuhan politik.
Di sinilah kisah Sultan Hamid II berubah dari cerita tentang desain lambang negara menjadi salah satu episode kontroversial dalam sejarah Indonesia.
6. Sultan Hamid II dan Kontroversi APRA
Pada Januari 1950, Indonesia menghadapi pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang dipimpin Raymond Westerling.
Pada 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang Bandung dan menewaskan sejumlah anggota TNI. APRA merupakan gerakan yang berkaitan dengan upaya mempertahankan struktur federal dan kepentingan bekas pasukan KNIL.
Nama Sultan Hamid II kemudian dikaitkan dengan gerakan tersebut.
Inilah bagian sejarah yang harus dibaca secara hati-hati.
Sultan Hamid II memang dikenal sebagai tokoh federalis dan memiliki hubungan politik dengan lingkungan yang menentang pembubaran RIS. Namun, persoalan apakah ia dapat disamakan begitu saja dengan APRA atau dengan pembantaian di Bandung memerlukan pembedaan antara sikap politik, rencana politik, dan tindakan militer di lapangan.
Dalam berbagai pemberitaan dan kajian, terdapat perdebatan mengenai sejauh mana keterlibatan Sultan Hamid II dalam rencana politik tersebut. Yang jelas, pemerintah menangkapnya pada 1950 dan ia kemudian menjalani proses hukum.
Karena itu, menulis sejarah Sultan Hamid II hanya sebagai "perancang Garuda Pancasila" tidak cukup.
Tetapi menyebutnya semata-mata sebagai "pengkhianat" juga terlalu menyederhanakan perjalanan politiknya.
7. Mengapa Sultan Hamid II Mendukung Federalisme?
Untuk memahami sikap Sultan Hamid II, kita perlu melihat konteks zamannya.
Federalisme pada masa itu tidak selalu dipahami oleh semua tokoh sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Indonesia.
Bagi kelompok federalis, struktur federal dianggap dapat memberikan ruang lebih besar kepada daerah dan negara-negara bagian.
Namun masalahnya, gagasan federalisme tersebut berkembang dalam situasi ketika Belanda juga menggunakan pembentukan negara-negara bagian sebagai bagian dari strategi politiknya.
Akibatnya, federalisme sering dicurigai sebagai alat untuk mempertahankan pengaruh Belanda.
Sultan Hamid II berada di tengah persoalan tersebut.
Ia adalah seorang bangsawan lokal, tokoh federalis, mantan perwira KNIL, dan sekaligus bagian dari pemerintahan RIS.
Posisi tersebut membuat dirinya sulit ditempatkan hanya dalam satu kategori.
Sejarah Indonesia pascakemerdekaan memang penuh tokoh yang memiliki pilihan politik berbeda dari arus utama Republik.
8. Kejatuhan Politik Sultan Hamid II
Setelah kasus APRA, karier politik Sultan Hamid II berakhir.
Ia kemudian diproses secara hukum dan menjalani hukuman penjara.
Peristiwa tersebut menjadi titik balik dalam kehidupannya.
Sementara itu, negara federal yang ia perjuangkan juga segera berakhir.
Pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ironisnya, hanya beberapa bulan sebelumnya, desain lambang negara yang dikerjakan Sultan Hamid II justru telah menjadi simbol negara.
Karier politiknya berakhir, tetapi karyanya bertahan.
9. Warisan Sultan Hamid II bagi Indonesia
Warisan terbesar Sultan Hamid II adalah kontribusinya terhadap desain lambang negara Garuda Pancasila.
Direktorat Jenderal Kebudayaan secara eksplisit mencatat Sultan Hamid II sebagai pembuat desain awal Garuda, sekaligus menjelaskan proses penyempurnaan yang kemudian melibatkan Soekarno dan Dullah.
Garuda tersebut akhirnya menjadi salah satu simbol paling kuat dalam kehidupan bernegara Indonesia.
Setiap hari jutaan orang melihatnya.
Di sekolah, Garuda berada di atas papan tulis.
Di kantor pemerintahan, ia berada di dinding.
Dalam dokumen resmi negara, ia menjadi simbol kedaulatan.
Di ruang kelas, anak-anak Indonesia belajar lima sila yang berada pada perisainya.
Namun, warisan Sultan Hamid II bukan hanya tentang gambar.
Kisah hidupnya menunjukkan bahwa sejarah bangsa Indonesia tidak selalu berjalan dalam garis lurus.
Ada tokoh yang berjasa dalam satu bidang tetapi memiliki kontroversi dalam bidang lain.
Ada tokoh yang pernah berada di sisi politik yang berbeda, tetapi tetap meninggalkan warisan penting bagi negara.
10. Fakta Menarik tentang Sultan Hamid II
11. Pahlawan atau Pengkhianat?
Pertanyaan tersebut mungkin terdengar sederhana.
Namun sejarah Sultan Hamid II justru menunjukkan mengapa sejarah tidak selalu dapat dibagi menjadi dua warna: hitam dan putih.
Ia memiliki kontribusi penting dalam proses diplomasi federal dan perancangan lambang negara. Pada saat yang sama, ia memiliki pilihan politik federalis yang berseberangan dengan arus utama menuju negara kesatuan dan kemudian terseret dalam perkara APRA.
Karena itu, penilaian terhadap Sultan Hamid II sebaiknya didasarkan pada dokumen, keputusan hukum, konteks politik, serta kesaksian sejarah—bukan hanya pada label yang muncul kemudian.
Yang pasti, satu fakta sulit dibantah:
Garuda Pancasila yang dirancang dan disempurnakan pada masa itu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Indonesia.
Kesimpulan
Sultan Hamid II adalah salah satu tokoh paling kompleks dalam sejarah Indonesia pada masa transisi dari kolonialisme menuju negara merdeka.
Sebagai Sultan Pontianak, ia memiliki latar belakang kerajaan. Sebagai mantan perwira KNIL, ia memiliki pengalaman militer. Sebagai tokoh federalis, ia memainkan peran penting dalam BFO dan Konferensi Meja Bundar. Dan sebagai perancang lambang negara, namanya melekat pada Garuda Pancasila yang hingga hari ini menjadi simbol Republik Indonesia.
Namun, sejarahnya juga diwarnai kontroversi politik dan perkara APRA.
Justru di situlah menariknya mempelajari Sultan Hamid II.
Sejarah tidak hanya berisi tokoh-tokoh yang mudah diberi label pahlawan atau pengkhianat. Sejarah juga berisi manusia dengan pilihan politik, kepentingan, keyakinan, kesalahan, dan kontribusi yang saling bertaut.
Sultan Hamid II meninggalkan sebuah paradoks sejarah: orang yang pernah berada dalam kontroversi politik justru menjadi salah satu tokoh yang karyanya digunakan sebagai simbol persatuan Indonesia.
Dan setiap kali Garuda Pancasila terpampang di hadapan kita, kisah Sultan Hamid II menjadi pengingat bahwa di balik sebuah simbol negara terdapat perjalanan sejarah yang panjang dan tidak sederhana.
Menurut Anda, bagaimana seharusnya kita menilai Sultan Hamid II: sebagai perancang lambang negara, tokoh federalis, atau tokoh kontroversial dalam sejarah Indonesia?
Daftar Pustaka dan Sumber
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. "Goresan Tinta Dullah Sebagai Penyempurna Lambang Garuda." 2017.
Direktorat Pelindungan Kebudayaan. "Arca Garuda Wisnu Sang Inspirator Lambang Negara Indonesia." Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kamus Sejarah Indonesia Jilid I.
Bank Indonesia Institute. Konferensi Meja Bundar: Jalan Menuju Terbentuknya Bank Sentral Republik Indonesia.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Majalah Konstitusi: Konferensi Meja Bundar dan Penyerahan Kedaulatan Indonesia.
Direktorat Jenderal Kebudayaan. "Sang Garuda: Perspektif Budaya Masyarakat Jawa tentang Sosok Pengayom dalam Pancasila."
Posting Komentar untuk "Sultan Hamid II: Perancang Garuda Pancasila yang Terjebak dalam Kontroversi Sejarah"